KPK Selidiki 20 Indikasi Korupsi Sumber Daya Alam

Posted on

KPK Selidiki 20 Indikasi Korupsi Sumber Daya Alam

Komisi Pemberantasan Korupsitengah menyelidiki sejumlah indikasi korupsi dalam penerbitan izin eksploitasi sumber daya alam. Setidaknya ada 20 laporan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang telah diproses lembaga antirasuah. “KPK memberi perhatian pada kasus sumber daya alam ini,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kepada Tempo, kemarin. Febri membeberkan bahwa kasus-kasus perizinan yang ditangani lembaganya relatif kompleks. Sejauh ini, yang sudah dieksekusi KPK antara lain kasus di Kalimantan, Riau, Sulawesi, dan Konawe. Dibanding perkara lain, menurut dia, pembuktian korupsi dalam penerbitan izin sumber daya alam jauh lebih sulit. “Kita lihat banyak fenomena hutan jadi per-kebunan atau tambang. Tapi, apakah ada korupsi di sana, harus dibuktikan. Ini yang sulit,” ucapnya. Sebanyak 36 laporan dugaan korupsi penerbitan izin lahan telah disampaikan Walhi kepada KPK. Namun 16 di antaranya dikembalikan karena tak ada bukti yang kuat. Kamis lalu, Walhi kembali mendatangi KPK untuk menagih tindak lanjut dari pengaduannya. Salah satu penyebab susah di lacaknya korupsi tersebut adalah lokasi perusahaan yang berada di tengah perhutanan. Meskipun berada di tengah hutan. Perusahaan tersebut masih dapat beraktivitas karena adanya genset perkins yang mampu mensupport kebutuhan listrik untuk operasional perusahaan

Ketua Tim Sumber Daya Alam Penelitian dan Pengembangan KPK, Dian Patria, mengatakan pengumpulan bukti dan keterangan kasus sumber daya alam memang membutuhkan waktu lama. Dari ratusan kasus yang diterima Divisi Pengaduan Masyarakat KPK, tak semua bisa dilanjutkan. Beberapa laporan yang tak mempunyai bukti kuat akan dikembalikan ke pengadu. Selama ini, menurut Dian, KPK lebih aktif melakukan pencegahan dan pengawasan dibanding penindakan perkara eksploitasi sumber daya alam. Pada 2014, KPK telah membentuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait pun masih dilakukan. Karena ini menyangkut alam, ia berharap masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat dalam proses pencegahan. Meski begitu, menurut Dian, saat ini kinerja gerakan penyelamatan sumber daya alam yang digagas KPK itu sedang turun. Sebab, jika tak menemukan indikasi korupsi, KPK tak bisa melakukan apa-apa. Untuk itu, kolaborasi bersama kementerian dan lembaga lain diperlukan.

 

Dengan demikian, perusahaan bisa ditindak meski belum ditemukan unsur korupsi. “KPK bisa berkoordinasi dengan Bea-Cukai agar perusahaan tidak bisa ekspor dan impor,” katanya. Selain itu, hingga akhir tahun lalu, KPK sudah mendata izin-izin yang tidak clear and clean. Setidaknya ada 2.509 izin yang dinyatakan tidak beres dan direkomendasikan untuk dicabut. Namun, sejauh ini, tak semua rekomendasi itu dilaksanakan. Di sisi lain, Direktur Walhi Nur Hidayati menilai pencegahan dan pengawasan selama ini tidak cukup untuk menggagalkan penerbitan izin-izin. Menurut dia, meski izin dicabut, masih ada peluang izin-izin itu diberikan kepada perusahaan lain. “Ini akan tetap menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar,” ujar dia. Nur pun mendesak KPK agar tak hanya memproses pejabat yang menerima atau memberi suap. Sebab, kata dia, izin yang sudah diberikan kepada korporasi tetap akan berlaku meski direksinya dihukum pidana. “Pada akhirnya kerusakan tidak berkurang,” katanya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *