Kapan Tepatnya Harta Warisan Dikenakan Tarif Pajak

Posted on

Kapan Tepatnya Harta Warisan Dikenakan Tarif Pajak?

Konsultan Pajak Jakarta – Ditjen Pajak mengatakan jika wacana untuk megenakan tarif pajak bagi warisan serta laba yang ditahan masih berada dalam proses pembahasan. Rencana ini memang sedang dibahas namun belum pernah dibahas oleh para menteri.

Ditjen Pajak, Robert Pakpahan mengungkapkan saat ini wacana tersebut masih berada dalam tahap pencarian ide dari diskusi serta focus group discussion sebagai langkah awal dari penyusunan draft aturan.

Beliau mengungkapkan jika public hearing tersebut diselenggarakan oleh BKF (Badan Kebijakan Fiskal) serta belum pernah sama sekali dibahas di level pimpinan dari kementerian atau lembaga.

“Masih pada level pembahasan awal, hal ini belum pernah dibahas ke level pimpinan, tidak terkecuali pada pemajakan laba warisan, jadi hal ini akan dibahas oleh tim Badan Kebijakan Fiskal dengan para pihaknya, hal ini masih sangat early sekali” ucapnya.

Menurut Robert, karena masih di level pembahasan tahapan awal, maka beliau mengharapkan jika hal ini tidak sampai dijadikan perdebatan, karena pengenaan tarif pajak tersebut belum tentu jadi diterapkan.

Warisan Tak Dikenakan Tarif Pajak Selama Masih Belum Terbagi

Sebelumnya, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengatakan jika harta warisan tidak termasuk pada objek pajak maka pada penerapan pajak terbaru tarif pajaknya akan dikenakan pada ahli waris bila warisan tersebut masih belum terbagi.

Aturan tersebut bisa kita temukan pada Peraturan Menteri Keuangan di nomor 19/PMK.03.2018 mengenai petunjuk teknis tentang akses informasi keuangan demi kepentingan perpajakan. Ditjen Pajak menjelaskan jika selama ahli waris telah melaporkan bukti dari pemberitahuan resmi jika pemilik sudah meninggal.

“Buku rekening yang dimiliki seseorang yang sudah wafat tidak wajib dilaporkan dan sepanjang lembaga keuangan sudah menerima akta kematian maupun surat wasiat dari pemiliknya” ujarnya.

Ketentuan ini selanjutnya akan disesuaikan dengan Common Reporting Standard dalam proses pelaksanaan automatic exchange of information. Beliau pun menambahkan jika menjadi sebuah pengecualian diberlakukan pada rekening yang saldonya lebih dari Rp 1 miliar punya WP yang belum dibagi pada ahli warisnya. Beliau pun menjelaskan, jika rekening tersebut wajib dilaporkan pada KPP atau KP2KP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *